Satgas PEN Polri merupakan salah satu Program Prioritas Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si yang termasuk dalam Program 8 Kegiatan 27 rencana aksi 106-109. Guna mendukung keberlangsungan program PEN yang merupakan salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk itu, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, memberi perhatian khusus terhadap upaya pemulihan ekonomi nasional dengan menetapkan program dukungan Polri terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional sebagai salah satu program prioritas yang harus dilaksanakan dengan membentuk Satgas PEN dari tahun 2020 s.d. 2022.
Secara umum program PEN 2022 merupakan kelanjutan dari program PEN 2020 dan 2021 dengan beberapa penyesuaian baik penambahan, pengurangan maupun revisi program PEN 2021. Sebagaimana penyampaian Menteri Keuangan Republik Indonesia bahwa Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Triwulan I tahun 2022 mampu tumbuh kuat sebesar 5,01% (yoy) dan hal ini lebih baik dari beberapa negara lainnya seperti Tiongkok (4,8%), Singapura (3,4%), Korea Selatan (3,07%), Amerika Serikat (4,29%), dan Jerman (4,0%). Guna melihat sejauh mana perencanaan giat Satgas PEN 2022 dilaksanakan oleh kewilayahan dalam hal ini Polda Kalimantan Barat, maka Satgas PEN Mabes Polri melaksanakan kegiatan Supervisi yang di pimpin oleh Brigjend Pol Tubagus Ade Hidayat, S.I.K., M.Sos selaku Ketua Tim Supervisi Satgas PEN Polri guna memastikan program PEN dalam penanggulangan Covid-19 dan lebih diutamakan kepada Pemulihan Perekonomian Kerakyatan dapat lebih meningkat lagi.
Satgas PEN Polri juga melaksanakan giat tatap muka dan belanja masalah dengan Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum yang dimana pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan bulan Juli mencapai 4,78%. Gubernur Kalimantan Barat juga telah mempercepat pembangunan infrakstruktur seperti pembangunan RS Khusus penanganan Covid-19. Dengan adanya Supervisi Satgas PEN Polri Gubernur Kalimantan Barat berharap agar Kepala Daerah pada tingkat Kabupaten dan Kota tidak ada keraguan untuk menggunakan anggaran APBD dan APBN dengan mengedepankan fungsi pengawasan APIP, BPKP dan Aparat Penegak Hukum.
 Satgas PEN Mabes Polri dengan cara bertindak sebagaimana telah di gariskan yaitu Insert, Declare, Assist, Warning, dan Strike/Penegakan Hukum sebagai upaya paling terakhir berkolaborasi dengan APIP Provinsi, Kabupaten/Kota dan BPKP menjamin besaran anggaran Program PEN yang menggunakan anggaran APBN dan APBD dapat tepat sasaran serta tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi dalam pelaksanaanya.

Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab), beberapa pejabat tinggi, yang diantaranya adalah Kapolda Kalbar, Sertijab berlangsung di Rupatama Mabes Polri, Selasa (29/12/2021).

Dimana Kapolda Kalbar, Irjen Pol Dr R. Sigid Tri Hardjanto, S.H., M.Si menyerahkan tongkat komando kepada Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Pol Drs. Suryanbodo Asmoro, M.M.

Irjen Pol Remegius Sigid Trihardjanto bertukar posisi jabatan dengan Kadivkum Polri, Irjen Pol Suryanbodo Asmoro. Remegius Sigit Trihardjanto, kini menjabat sebagai Kadivkum Polri. Pergantian ini tertuang dalam surat telegram Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. nomor ST/2568/XII/KEP/2021 tanggal 17 Desember 2021.

Kompol Aris Purwanto, S.H., S.I.K., M.H. ( Kasubdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalbar) melaksanakan Rapat bersama  Kanit dan Panit Subdit III Ditreskrimsus Polda Kalbar terkait kesiapan Satgas PEN dalam rangka monitoring dan evaluasi  penyaluran Bantuan sosial (PKH, Kartu Sembak Dan BST) yang akan di mulai pada Tanggal 16 Desember – 29 Desember 2021. Adapun tujuan dari pelaksanaan Rapat  ini guna memastikan bansos tepat sasaran, meminimalisir jumlah kelompok penerima manfaat (KPM) tidak transaksi dan Kartu kesejahteraan sosial (KKS) tidak terdistribusi serta mencari solusi atas kendala yang ada dilapangan.  (Jumat 17 Desember 2021)

Dalam Kegiatan Peringatan  Hari Anti Korupsi sedunia tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Inspektorat Prov Kalbar dengan mengusung tema secara nasional "Satu padu Bangun Budaya Anti Korupsi" Bertempat di Cendana sky Ballroom Hotel Mercure (Lantai 9) Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kompol Aris Purwanto,S.H., S.I.K., M.H. selaku Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Kalbar memberikan paparan mengenai materi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dalam bentuk Diskusi Panel, kegiatan ini di Hadir oleh Perwakilan OPD dilingkungan Prov Kalbar, LSM penggiat Anti Korupsi, Mahasiswa dan pelajar.

Kompol Aris Purwanto, S.H., S.I.K., M.H. ( Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda Kalbar) didampingi Kanit dan Panit Subdit III Ditreskrimsus Polda Kalbar Selaku pembina Fungsi tipikor melaksanakan Anev kegiatan Satgas PEN, Anev penanganan kasus korupsi tahun 2021 dan anev rencana penanganan korupsi tahun 2022  yang dilaksanakan Via Zoom metting dan diikuti oleh seluruh Kasat Reskrim Polres/Ta jajaran Polda Kalbar dan Kanit tipikor Satreskrim jajaran Polda Kalbar, Adapun tujuan dari pelaksanaan anev  ini guna mengetahui pelaksanaan tugas penanganan kasus tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui hambatan/ kendala dalam pelaksanaan penanganan kasus  serta rencana penanganan kasus tipikor pada tahun 2022 dengan harapan proses penyelesaian kasus di bidang tindak pidana korupsi dapat terselesaikan sesuai taget yang sudah ditentukan. disamping itu juga melaksanakan Anev kegiatan Satgas PEN dalam rangka mendukung dan memastikan program tersebut terlaksana dengan baik, benar, tepat sasaran, dan akuntabel. (Selasa, 14 Desember 2021)

Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personel dalam menggunakan senjata api (senpi), Ditreskrimsus Polda Kalbar menggelar latihan menembak bersama, di lapangan tembak Amjiatak Mako Sat Brimob Polda Kalbar. Kamis (09/12/2021)
Sebelum melakukan latihan menembak, peserta latihan mendapat bimbingan teknis pengetahuan pengoperasionalan senpi genggam jenis HS-9 dan revolver dari Instruktur Sat Brimob Polda Kalbar. Setiap peserta harus memahami cara menggunakan senjata termasuk dalam menjaga keamanan saat penggunaannya, karena bila salah dalam menggunakannya akan berakibat fatal. Latihan ini wajib diikuti semua personel, terutama bagi personel di lapangan yang memegang senpi dinas. Sehingga dalam bertugas personel harus memiliki kemampuan dan keterampilan menembak yang baik. Dengan latihan ini, personel diharapkan dapat mengaplikasikannya pada saat bertugas di lapangan secara cepat dan tepat dalam menembak sehingga tidak terjadi kejadian salah tembak. selain untuk mengasah kemampuan, latihan menembak ini juga bertujuan sebagai dasar personel dalam mendapatkan surat ijin menggunakan senjata api (SIMSA) dan tentunya juga personel harus lolos tes psikologi.

Kompol I Nyoman Budi Artawan, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kasubdit 2 Fismondev Ditreskrimsus Polda Kalbar menghadiri Coffee Morning yang diinisiasi dari DPD IKADIN Kalimantan Barat dalam rangka silaturahmi dan sharing informasi antara Advokat dan Penyidik POLRI yang diselengarakan pada hari Sabtu, 4 Desember 2021 di Pontianak

Ditreskrimsus Polda Kalbar - Pentingnya pengenalan dan pemahaman akan dampak dari korupsi sejak dini serta peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi menjadi topik utama dalam materi yang disampaikan oleh Kompol Jajang S. Kom yang saat ini menjabat sebagai Kanit 1 Subdit 3 (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Kalbar, acara tersebut merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2021 yang dilaksanakan di Aula Widya Sabha Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat.

Acara yang diinisiasi oleh Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Kalbar ini juga dihadiri oleh Ketua GNPK RI, stake holder dari Pemprov. Kalbar, Kejati Kalbar serta hadir secara virtual perwakilan dari KPK RI.

 

Presiden Jokowi memberikan arahan dalam pelaksanaan Apel Kasatwil Tahun 2021, hadir dalam kesempatan yang dilakukan secara daring tersebut perwakilan dari Ditreskrimsus Polda Kalbar, beberapa arahan yang disampaikan Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut yaitu  efek dari pandemi sangat luas dan pada suatu titik berimplikasi pada situasi kamtibmas bila tidak dapat dikendalikan, selain itu kondisi pandemi juga berdampak pada kelangkaan energi, hal tersebut telah terjadi dan berdampak pada kelangkaan distribusi komoditi diberbagai sektor  ekonomi pun terganggu, hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi agar jangan dianggap remeh.

Selain itu situasi pandemik berdampak pada kenaikan inflasi, masyarakat membeli barang menjadi lebih mahal diharpkan kepada Jajaran Polri harus paham tentang dampak pandemik yang juga mengakibatkan kenaikan harga barang dari produsen yang berakibat mempengaruhi harga konsumen sebagai pengguna akhir

Indonesia patut bersyukur bahwa penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia sudah dapat dikendalikan, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan terimakasih kepada Polri atas upaya kerja kerasnya dalam penanganan pandemi ini, dari 56.000 kasus harian menjadi 311 kasus Covid-19 per hari, tidak semua negara mengalami ini. Level I dunia saat ini adalah Cina, Indonesia, India, Taiwan dan Jepang, untuk saat ini ancaman Covid-19 belum selesai, diharapka  tetap perlu waspada dengan gelombang ke-empat dengan varian Omicron yang sudah masuk di Singapura, penekanan agar tetap waspada Polda-Polda yang berdada pada jalur  perbatasan, dikarenakan varian Omicron lebih cepat menyebar dan kemungkinan besar escape immunity, dari data di Afrika ditemukan sebanyak 70% yang terkena  varian ini adalah anak di bawah 4 tahun.

Kepada masyarakat Indonesia diharapkan agar tetap melaksanakan disiplin protokol kesehatan, sosialisasikan lebih gencar kepada masyarakat, lakukan vaksinasi untuk lebih aktif lagi di karena Dosis I sudah 67,8% dan Dosis II baru 46,9% sehingga dibutuhkan kerja keras, dari data 15 Provinsi prioritas pelaksanaan vaksin masih dibawah 60%, dan utamakan lansia dalam pelaksanaan vaksinnya., selain itu testing dan tracing diperkuat supaya dapat menemukan pasien Covid-19 untuk segera dilakukan karantina.

Untuk saat ini ekonomi nasional mulai terlihat naik, dari -2,19 (Q4-2020), -0,74 (Q1-2021) bahkan lompat sangat tinggi menjadi 7,07 (Q2-2021), lanjut anjlok 3,51% (Q2-2021), berharap pada posisi 4,5-5,5% pada kuartal terakhir, sehingga 2022 akan dapat dicapai kebangkitan ekonomi. Motor penggerak ekonomi adalah investasi, 2022 dengan target 1.200 T, Presiden Jokowi menitipkan pesan kepada Polri untuk mengawal pelaksanaan investasi dan menjaga iklim investasi tersebut tetap kondusif.

Agenda kedua yang juga perlu kita kawal adalah Presidency G-20, ini adalah wajah Indonesia karena peserta yang hadir adalah negara-negara dengan Gross Domestic Produc (GDP) yang tinggi di dunia : Amerika, China, Rusia, Prancis, Jerman, Italia, Inggris, Brazil, Australia, Arab Saudi, Korea, Jepang, dan Indonesia termasuk di dalamnya. Jaga dengan benar kehormatan yang diberikan ke Indonesia, jangan sampai ada gangguan sekecil apapun, ada 150 meeting yang ada di dalam kegiatan G-20 ini.

Sebelum mengakhiri arahan, Presiden Jokowi berpesan bahwa Polri harus melindungi dan membantu yang lemah, yang terpinggirkan oleh hukum seperti pedagang kecil, akan menjadi sebuah persepsi yang baik di kalangan publik, untuk saat ini Polri sudah mencapai posisi 3 instansi yang dipercaya publik (16% sangat percaya, 64% cukup percaya) perkuat profesionalisme Polri menuju arah yang lebih baik.

 

Hadir sebagai pemateri dalam acara yang diinisiasi oleh OJK Kalbar yang bertajuk " Recycling Program Kerja Bank Perkreditan Rakyat se-Kalimantan Barat " sekaligus dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan evaluasi kinerja BPR Prov. Kalbar tahun 2021 yang dilaksanakan di Ballroom Swiss-Bell Singkawang pada tanggal 2 Desember 2021, Subdit 2 Ditreskrimsus yang diwakili oleh AKP Denny Satria, S.Pd, M.H. diamanatkan sebagai narasumber untuk memberikan materi dalam kegiatan tersebut,  fenomena dugaan tindak pidana perbankan, karakteristik tindak pidana perbankan hingga dampak yang dihadapi masyarakat/nasabah akibat terjadinya tindak pidana dibidang perbankan menjadi topik utama dalam materi tersebut. 

Kabagbinopsnal Ditreskrimsus Polda Kalbar AKBP Bayu Suseno, S.H., S.IK., M.M., M.H memberikan arahan kepada Personel Ditreskrimsus Polda Kalbar dalam apel pagi yang dilaksanakan di halaman gedung Direktorat Reskrimsus. kegiatan apel pagi merupakan kewajiban bagi setiap anggota Polri, selain untuk mendengarkan arahan pimpinan, apel pagi juga bermanfaat sebagai bentuk pengawasan, pengecekan serta melatih kedisiplinan dan tanggung jawab bagi setiap anggota Polri sebelum melaksanakan tugas Kepolisian.

Ps. Kanit Subdit I Ditreskrimsus Polda Kalbar AKP TM Sitorus, S.H., M.H menghadiri Rakor dalam rangka penguatan kelembagaan dan pengawasan keamanan pangan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Prov. Kalbar sesuai Dalam UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan Pasal 68 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu. Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai peran yang sama dalam penanganan keamanan pangan. selaras dengan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/41/I/Ops.2./2021, tanggal 12 Januari 2021, tentang langkah Polri dalam mendukung upaya pemerintah membangun ketahanan pangan nasional dan mengembangkan sektor pertanian.

Personel Subdit 1 (Indagsi) Ditreskrimsus Polda Kalbar melakukan pengecekan langsung ketersediaan bahan pokok dalam rangka mengantisipasi terjadinya kelangkaan dan lonjakan harga bahan pokok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan adanya tindak pidana seperti penimbunan, pemalsuan merek dan lain-lain.

Kompol Aris Purwanto, S.H., S.I.K., M.H. selaku Kasubdit 3 (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Kalbar melaksanakan asistensi penganan perkara tindak pidana korupsi yang dihadiri oleh Satreskrim Polresta Pontianak Kota dan Satreskrim Polres Kubu Raya, adapun tujuan dari pelaksaan asistensi ini guna mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penanganan kasus dengan harapan proses penyelesaian kasus di bidang tindak pidana korupsi dapat terselesaikan dengan cepat. 

Personil Subdit 1 (Indagsi) Ditreskrimsus Polda Kalbar melakukan pengecekan bahan pokok, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui ketersediaan bahan pokok untuk wilayah Kalimantan Barat

Pontianak – (01/01/2020) Kapolda Kalbar Irjen Didi Haryono menyampaikan tahun 2020 merupakan tahun yang penuh harapan. Berbagai kegiatan lokal dan internasional serta pembangunan yang telah terselenggara dengan aman dan lancar di Kalbar.

Kapolda berharap bisa menjadi refleksi untuk membangun Kalbar yang lebih baik kedepan di tahun 2020.

“Tentunya kami dari jajaran kepolisian, beserta seluruh komponen masyarakat serta stakeholder yang ada mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Kalbar, yang benar – benar perduli terhadap kondusifitas situasi keamanan Kalimantan Barat,”ujarnya saat hadiri Silaturahmi Kalbar Unggul di Makodam XII Tanjungpura. Rabu (1/1/2020).

Kemudian, pada tahun 2020, bakal dilaksanakan Pilkada serentak di 7 Kabupaten di Kalbar, diharapnya semua dapat berjalan aman dan lancar.

Jendral Putra asli Kalbar itu juga mengharap dukungan dari seluruh masyarakat Kalbar terhadap berbagai program yang di jalan pemerintah Kalbar di bawah ke pemimpinan Sutarmidiji. Khususnya tentang pembangunan Desa Mandiri di Kalbar.

Ia menilai, dengan pembangunan Desa Mandiri, maka stabilitas keamanan di satu wilayah akan terjaga dengan baik.

“Tentunya program bapak gubernur, membangun Desa mandiri, yang tadinya hanya satu sekarang sudah 87, dan akan terus meningkat, ini tentunya merupakan satu Indikator, untuk kemajuan, keamanan dan kesejahteraan wilayah Kalbar,”tuturnya.

“Apabila 2031 Desa menjadi desa mandiri, tentunya indikator tentang ketahanan sosial ketahanan lingkungan dan ketahanan ekonomi, itu meliputi semua bidang, kalau itu bisa di cover setiap desa, dapat dipastikan desa ini dapat maju, Desa akan sejahtera, otomatis desa itu aman, inilah yang menjadi harapan kita semua, mari semua warga kalbar kita dukung semua program pembangunan pemerintah,”tutupnya.

Pontianak – (31/12/2019) Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mencatat hasil kinerja selama tahun 2019, telah terjadi penurunan tindak kejahatan dan pelanggaran lalu lintas lebih dari 10 persen hingga meraih penghargaan tingkat nasional terkait pelayanan dan kinerja.

Kapolda Kalbar Irjen Pol H Didi Haryono menuturkan Polda Kalbar dan jajaran mencatat telah terjadi penurunan Kasus Kejahatan di Kalbar Turun 16,55 persen dan pelanggaran Lalu lintas hingga 12 persen.

Selain itu Polda Kalbar dan jajaran juga telah meraih sejumlah ‎penghargaan Tingkat Nasional Maupun Daerah Terkait Pelayanan dan Kinerja.

Dalam konferensi pers akhir tahun yang digelar di Balai Kemitraan Polda Kalbar pada Selasa (31/12) kemarin yang dihadiri Forkopimda Provinsi Kalbar seperti Gubernur Kalbar Sutarmidji, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad serta Para tokoh tokoh agama, tokoh masyarakat.

Kapolda Kalbar Irjen Pol H Didi Haryono memimpin langsung pelaksaan konferensi pers mengatakan bahwa tujuan dilaksanakan kegiatan ini sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik terhadap kinerja Polda Kalbar sepanjang tahun 2019.

“Konferensi pers akhir tahun dengan materi penyampaian hasil kinerja Polda Kalbar ialah merupakan pertanggungjawaban kepada publik. Polri merupakan institusi milik rakyat, termasuk dukungan anggarannya,” kata Kapolda Kalbar

Kapolda Didi menuturkan dirinya yang sejak menjabat sebagai Kapolda Kalbar sejak 2017 ini menjelaskan bahwa di tahun 2019 yang menjadi program Polda Kalbar ialah “Polsek Sebagai lini Terdepan Harkamtibmas”.

Dengan program ini diharapkan memberikan nuansa baru terhadap polsek sebagai unit lengkap satuan terkecil kewilayahan.

“Program ini sejalan dengan yang dicanangkan oleh Gubernur Kalbar yaitu desa mandiri, maka dengan polsek sebagai lini terdepan harkamtibmas ini salah satunya yaitu keberadaan pos kamling yang dilengkapi dengan personel yang mempuni,” jelasnya

Dikatakannya lagi, “Dalam program tersebut berdampak menurunnya Kasus Kejahatan di Kalbar hingga 16,55 persen,” katanya.

“Jumlah total kejahatan di tahun 2018 sebanyak 5.932 kasus, sedangkan di tahun 2019 sebanyak 4.950 kasus. Artinya tingkat kejahatan di kalbar turun 16,55 persen selama tahun 2019,” ungkapnya

Ia melanjutkan jumlah penyelesaian kasus oleh Polda Kalbar dan jajaran di tahun 2018 sebanyak 4.759 kasus atau 80,22 %.

Sedangkan sepanjang tahun 2019, presentase penyelesaian kasusnya sebanyak 4.360 kasus atau 88,08%.

Artinya kinerja penyelesaian kasus di tahun 2019 ini meningkat 7,86% jika dibanding dengan tahun 2018.

“Untuk jenis kejahatan konvensional di tahun 2018 terdapat sebanyak 4.623 kasus; sedangkan di tahun 2019 terdapat 3.592 kasus; mengalami penurunan 1.031 kasus atau setara 22,3%,” jelasnya.

Lanjutnya,Untuk jenis kejahatan transnasional di tahun 2018 terdapat sebanyak 724 kasus, sedangkan di tahun 2019 terdapat 762 kasus; mengalami peningkatan 38 kasus atau setara 5,2%.

Untuk jenis kejahatan terhadap kekayaan negara di tahun 2018 terdapat sebanyak 556 kasus.

Sedangkan di tahun 2019 terdapat 526 kasus, mengalami penurunan 30 kasus atau setara 5,4%, serta Untuk jenis kejahatan kontijensi di tahun 2018 terdapat sebanyak 29 kasus.

Sedangkan di tahun 2019 terdapat 70 kasus; mengalami peningkatan sebanyak 41 kasus.

Pada kesempatan yang sama, selama tahun 2019, Polda Kalbar melalui Direktorat Resnarkoba telah tangani 728 Perkara Kasus Narkotika dan Sita Barang Bukti 113 Kg lebih Shabu dan 30 Ribu Pil Ekstasi.

Sepanjang tahun 2019, Polda Kalimantan Barat menangani sebanyak 728 perkara kasus kejahatan narkotika.

Turun sebanyak 7,37% dibanding 2018 yang menangani 789 perkara.

“Untuk kasus narkoba, di banding 2018 ada penurnuan perkara sebesar 7,37%. Namun ada peningkatan dalam jumlah barang bukti yang disita selama 2019 yang signifikan” jelasnya

Namun pada tahun 2018 jumlah barang bukti yang di sita jenis shabu sebanyak 36.263 gram dan jenis ekstasi 5.568 butir.

Sedangkan di tahun 2019 barang bukti yang disita jenis shabu 113.528 gram (meningkat 213%) dan jenis ekstasi 30.772 butir (meningkat 452%).

Secara umum, untuk kasus narkoba di tahun 2019 mengalami penurunan baik jumlah kasus maupun jumlah tersangkanya jika dibanding dengan tahun 2018.

Namun mengalami peningkatan yang sangat signifikan untuk jumlah barang bukti yang berhasil disita, khususnya untuk jenis shabu dan ekstasi.

Kapolda juga menambahkan dari total jumlah barang bukti kasus narkoba yang telah disita sepanjang tahun 2019, sebanyak kurang lebih 998.224 jiwa berhasil diselamatkan dari penyalahgunaan narkoba.

Sementara itu, penanganan kasus Korupsi di tahun 2018 jumlah kasus tipikor ada 28 kasus dan di tahun 2019 menangani 26 kasus. Mengalami penurunan 2 kasus atau turun 7,14%

Dan untuk pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara di Provinsi Kalbar Mengalami Penurunan di Tahun 2019 yang berdasarkan data yang di himpun Direktorat Lalu Lintas Polda Kalbar di tahun 2019 jumlah pelanggaran lalu lintas mengalamai penurunan dibanding tahun 2018. Baik itu berupa teguran atau tilang.

“Di tahun 2018 jumlah pelangaran lalulintas sebanyak 118.581 pelanggaran, sedangkan di tahun 2019 sebanyak 103.525 pelanggaran, turun sebesar 12,7%, Jumlah teguran di tahun 2018 sebanyak 41.763 teguran, sedangkan tahun 2019 sebanyak 30.048, terjadi penurunan sebesar 28,05%,” jelasnya.

Dan untuk jumlah tilang juga turut mengalami penurunan sebanyak 4.34% yaitu dari 76.815 tilang di tahun 2018, di tahun 2019 sebanyak 73.477.

dengan capaikan kinerja Polda kalbar dan jajaran, berdampak adanya sejumlah penghargaan yang berhasil di raih Tingkat Nasional Maupun Daerah Terkait Pelayanan dan Kinerja*

Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono pada kesempatan ini menyampaikan rasa terimakasihnya kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kalimantan Barat.

Karena menurutnya, pencapaian yang dilakukan Polda Kalbar tidak lepas dari dukungan dan kerjsama seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Barat.

“Kurang lebih 2 tahun 2 bulan saya memimpin Polda Kalbar, capaian kinerja Polda Kalbar pada periode tahun 2018-2019, alhamdulillah mendapat apresiasi dan penghargaan dari berbagai pihak.”

“Tentunya ini adalah hasil dari kerja keras dan kerjasama kita semua untuk selalu bahu membahu mewujudkan wilayah kalimantan barat yang semakin maju, kompetitif, dan unggul” ucapnya

Beberapa penghargaan lainnya yang telah didapat polda kalbar adalah penghargaan dari Kemenpan RB terhadap 4 Polres di Polda Kalbar sebagai unit kerja pelayanan wilayah bebas dari korupsi (WBK), yaitu Polresta Pontianak Kota, Polres Mempawah, Singkawang dan Sambas.

Kemudian penghargaan sebagai role model penyelenggara pelayanan publik kategori sangat baik yaitu Polres Sambas dan Polres Singkawang, serta 7 polres lainnya sebagai penyelenggara pelayanan publik kategori baik.

Kemudian, pada bidang anggaran di tahun 2019 ini 5 satker jajaran polda kalbar mendapatkan pe

Pontianak – (04/12/2019) Ditreskrimsus Polda Kalbar yang diwakili Kasi Korwas PPNS menjadi pemateri dalam Rapat Koordinasi Ditbinmas Polda Kalbar bersama Kepolisian Khusus yang diadakan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 di Harris Hotel, Kota Pontianak.

Mengusung tema “Membina dan Membangun Sinergi POLRI dan POLSUS dalam upaya mengelola Keamanan dalam Negeri” dibuka oleh Direktur Binmas Polda Kalbar Kombes Pol. Yulza Sulaiman, S.I.K,. M.H. dan dilanjutkan sesi foto bersama.

Rapat Koordinasi diikuti oleh peserta dari instansi :

1. Satpol PP Prov. Kalbar;
2. Rutan Klas II B Putussibau;
3. KBO Polres Sekadau;
4. Satbinmas Polres Kubu Raya;
5. Satpol PP Bengkayang;
6. Satbinmas Polres Kapuas Hulu;
7. Gakkum KLHK (SPORC);
8. Satbinmas Polres Mempawah;
9. KBO Polres Sintang;
10. KBO Polres Mempawah;
11. KBO Polres Sintang;
12. KBO Polres Melawi;
13. Satbinmas Polres Bengkayang;
14. KPLP;
15. Dishub KKU;
16. Imigrasi Singkawang;
17. Dishub Prov. Kalbar;
18. Rutan Pontianak;
19. Satpol PP. Kab. Mempawah;
20. Rudenim;
21. KPH Bengkayang;
22. LPKA;
23. Rutan Bengkayang;
24. Satpol PP. Kubu Raya;
25. PSDKP;
26. BKSDA;
27. Balai Karantina Pertanian.

Rapat dilanjutkan dengan materi yang disampaikan oleh Wadir Intelkam Polda Kalbar dengan Judul : “Peran Fungsi Intelkam dalam mendukung tugas Polsus”. Kemudian dilanjutkan oleh pemateri dari Kasi Korwas PPNS Ditreskrimsus dengan Judul : “Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan PPNS”.

Rapat dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan Pembulatan Materi yang disampaikan oleh Kasi Korwas Polsus Ditbinmas Polda Kalbar.

Pontianak – (31/12/2019) Kepolisian Daerah Kalimantan Barat berhasil selamatkan uang negara sebanyak Rp 11,894 miliar selama 2019. Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono memaparkan rilis kasus akhir tahun yang telah ditangani Polda Kalbar, Selasa (31/12).

Di tahun 2018, jumlah kasus tikonendak pidana korupsi berjumlah 28 kasus, sedangkan di tahun 2019, terdapat 26 kasus. Jumlah kasus tipikor mengalami penurunan 2 kasus, atau turun 7,14 persen. Sementara itu, kerugian negara yang berhasil diungkap di tahun 2018, sebanyak Rp 2,090 miliar, sedangkan di tahun 2019 meningkat menjadi sebanyak Rp 7,282 miliar.

Keuangan negara yang berhasil diselamatkan oleh Polda Kalbar pada tahun 2018 berjumlah Rp 4,023 miliar, dan kian meningkat di tahun 2019, Polda Kalbar berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 11,894 miliar.

Pada konferensi pers yang digelar Polda Kalbar tersebut, turut hadir pula Gubernur Kalbar, Sutarmidji untuk memantau laporan kasus sepanjang 2019.

“Tadi sudah kita apresiasi sepanjang 2019, Polda Kalbar banyak mendapat penghargaan, tingkat kejahatan semua menurun di Kalbar, dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polda juga tinggi, ini modal awal untuk memacu kedepannya lah,” tutur Sutarmidji.

Pontianak – (3/12/19) Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Ditreskrimum, dan Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat melaksanakan Rakernis Fungsi Reserse  yang diadakan pada tanggal 03 Desember 2019 di ruang Graha Khatulistiwa. Kegiatan ini dihadiri oleh para Kasat Reskrim jajaran Polda Kalimantan Barat. Kegiatan dimulai pukul 09:00 WIB sampai dengan pukul 17:30.

Dalam kegiatan Rakernis Fungsi Reserse Tahun Anggaran 2019  dibagi menjadi 3 sesi diskusi. Hadir sebagai narasumber dalam Rakernis ini adalah sebagai berikut:

Sesi pertama diisi oleh narasumber dari:

1. Balai KSDA yaitu Drs. Alexander Rombonam, MM,MMA
2. Dinas Kehutanan yaitu Ir. Untad Dharmawan
3. Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu Ir. Eka Perdana, M.P
4. Dinas Karantina yaitu drh. Devi Kusuma Ningrum, M.H
5. Kasubdit Siber yaitu AKBP Hujra Soumena, S.IK, M.H

Sesi kedua diisi oleh narasumber dari

1. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat yaitu Jabal Nur, S.H, M.H selaku Aspidum Kejaksaan Tinggi Kalbar
2. Kemenkumham Kalimantan Barat Yaitu Husni Thamrin, S.H, M.H
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu Y Anthonius Rawing, S.E, M.Si

Sesi ketiga di isi oleh narasumber dari

1. Badan Narkotika Nasional yaitu Brigjen Pol. Drs. Suyatmo, M.si
2. Balai Pengawasan Obat dan Makanan yaitu Dra. Gracia Arpan, Apt. M.Si
3. Bea Cukai Kalimantan Barat Yaitu Azhar Rasyidi
4. Komandan POM AU Supadio Kalimantan Barat Yaitu Letkol Pom Suharto, M.Han